Polisi Akui Ada Indikasi Penganiayaan Erik

Senin, 02 April 2012 04:11

POLISI AKUI ADA INDIKASI PENGANIAYAAN Siang ketika ditangkap polisi, Erik sehat wal afiat saja. Tapi sorenya ia harus meregang nyawa dan tewas dalam perjalanan ke rumah sakit. PADANG, HALUAN –– Belum tuntas kasus penganiayaan terhadap tahanan Polsek Si­junjung, peristiwa serupa kembali terjadi. Erik Alamsyah (21) tewas dalam perjalanan ke rumah sakit yang diduga akibat dianiaya oknum anggota Polsek Man­diangin Koto Sa­layan, Bukittinggi Jumat (30/3). Warga Dusun Aur Kuning, Jorong Balai Pandan, Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok itu meng­hem­buskan nafas terakhir dalam kondisi meng­ge­naskan. Dari foto-foto dokumen yang diterima Haluan, bibir pria yang ditangkap ka­rena dituduh ter­libat pen­curian kendaraan ber­motor (curanmor) ini lebam, kening luka-luka, muka memar, luka di kepala sebelah kiri, bahu, tangan kanan, leher sebelah kiri, dan paha bagian kanan. Kuat dugaan luka-luka itu akibat makan tangan polisi yang me­nginterogasinya. In­formasi yang dirang­kum menyebutkan,Erik dijemput polisi ke tempat kost-nya di Bukittinggi, Jumat sekitar pukul 13.30 WIB karena diin­dikasikan terlibat curanmor. Pemuda tang­gung ini kemudian dibawa ke Mapolsek untuk diperiksa lebih lanjut. Erik baru diperiksa sekitar pukul 15. 00 WIB. Hanya saja sekitar dua jam kemudian ia dilarikan ke rumah sakit. Malang baginya, dalam perjalanan korban menghembuskan nafas terakhir dalam kondisi luka-luka, hampir di seluruh tubuh. Luka-luka itulah yang diduga kuat akibat pengania­yaan polisi yang meme­riksanya di Mapolsek. Polisi sempat bingung, karena tak mengetahui alamat keluarga korban, sehingga jasad Erik sempat diinapkan di rumah sakit. Baru keesokan harinya, Sabtu (31/3), keluarga korban diketahui. Pihak keluarga korban pun dihubungi. Hanya saja Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang Vino Oktavia yang mengadvokasi keluarga korban, sempat curiga melihat secarik kertas dari polisi yang isinya pihak keluarga tidak meminta jasad korban divisum. Dari sanalah kejanggalan mulai terlihat. Toh, terlihat luka di kepala, dan bahu hingga ke tangan sebalah kanan korban. “Luka-luka itu menimbulkan kecurigaan,” kata Vino tadi malam. Belajar dari kasus serupa di Sijunjung, kali ini Direktorat Reskrim Polda Sumbar bergerak cepat. Satu tim diturunkan ke Mapolsek Mandiangin Koto Salayan untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Tim Res­krim Polda pun menemukan sejum­lah kejanggalan. Alhasil, jasad Erik dibawa ke Padang untuk diotopsi di Rumah Sakit Dr M Djamil. Proses otopsi berlang­sung dari pukul 12.00-15 00 WIB kemarin. Hasilnya masih ditunggu. Tetapi kasus ini mulai terkuak. Polda langsung mengambil alih penanganannya. Bahkan tiga ang­gota Polsek Mandiangin Koto Swalayan sudah ditetapkan sebagai tersangka, dan menjalani peme­riksaan di Mapolda. “Direktur Reskrim Polda sempat mengatakan hasil penyelidikan, luka di bahu dan pinggang korban akibat pukulan oknum polisi dengan menggunakan ikat pinggang,” lanjut Vino. Menindaklanjuti kasus ini, hari ini rencananya Tim dari LBH Padang, dan Komnas HAM Sumbar akan datang ke Bukittinggi untuk menelusuri kasus ini di Mapolsek. Sementara jasad korban sudah dimakamkan pihak keluarga di Cupak, Minggu sore. Pihak Polda Sumbar belum memberikan keterangan resmi terkait penanganan kasus ini. Tetapi Kapolresta Bukittinggi AKBP Eko Nuggroho Hadi tak membantah adanya dugaan penga­niayaan terhadap korban yang melibatkan anggota Polsek Man­diangin itu. “Kita tengah me­nyelidikinya lebih lanjut, dan yakinlah semuanya akan trans­paran,” katanya. Sebelumnya, akhir Desember 2011 lalu, kakak beradik Budri M. Zen (18) dan Faisal Akbar (14), ditemukan meninggal dunia di sel tahanan Mapolsek Sijunjung. Ke­dua­nya diduga dianiaya polisi sebelum tewas. Penyelidikan yang melibatkan Tim Mabes Polri memastikan hal itu. Sebanyak Sembilan anggota polisi mendapatkan hukuman disiplin terkait kematian dua orang ini, mereka masing-masing  AKP Syamsul Bahri, IPTU Al Indra, Bripka Joniter, Briptu Arianto Tasima, Brigadir Yohanes, dan Bragadir Al Ansari. Tidak hanya itu, pengadilan pidana pun menunggu. Polda Sumbar tengah menyiapkan  pe­nyelidikan perkara ini, sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Sumbar.(h/nas/aci)

KRONOLOGIS TERTANGKAPNYA PETER (Pencuri Ternak)

Gembong Peter Terbongkar, 9 Pelaku Diselkan

Sumber Padang Ekspres 

Publish by : balaipandan komunitas

Keresahan masyarakat atas maraknya kasus pencurian ternak (peter) di Kabupaten Solok mulai terjawab, 9 orang pelaku yang disinyalir tergabung dalam suatu gembong besar berhasil ditangkap, Selasa (10/1).  

Para bandit tersebut ditangkap secara terpisah di sejumlah kawasan, dibawah komando langsung Kapolres Solok, AKBP Bambang Ponco Sutiarso. Pasca penangkapan, diantaranya juga dilaporkan sempat berupaya melawan petugas, serta menceburkan diri ke sungai.  Namun malang bagi mereka, lokasi tempat persembunyian keburu sudah keburu dikepung, hingga akhirnya terpaksa harus menyerah. 

Kasat Reskrim Polres Solok, AKP Adra Bulkaini didampingi Kaur Bin Ops Iptu Ridwan menyebutkan, tertangkapnya para bandit terbilang spesialis ternak tersebut berawal dari proses pengembangan kasus peter di kawasan Tabek Panjang, Nagari Guguk, Kecamatan Gunung Talang, Jumat (6/1) lalu. Kebetulan waktu itu para pelaku menyemblih langsung hasil curiannya tidak jauh dari kandang, hanya berkisar sekitar 1 km, persisnya di Koto Gadang, Nagari Guguk, sekitar 1 km. Malapetaka ini terkuak setelah dipagi itu kelompok perburu babi mendapati bagian kepala dan tulang-belulang sapi masih segar di semak-semak.    

Lebih lanjut diungkapkan Adra Bulkaini, Senin (9/1) sekitar pukul 23.00 wib pihaknya melalui kaur Bin Ops Iptu Ridwan dikabari oleh Kapolsek Talang AKP Irwan Zani sekaitan adanya sebuah mobil Pick-Up Mitsubishi L300 bernomor polisi BA 8260 HD pembawa sapi curian melintas menuju Padang. Mendapat khabar tersebut, sejumlah petugas langsung diterjunkan ke lapangan untuk menggelar razia. Kebetulan saat itu petugas telah lebih dahulu menangkap salah-seorang warga yang dicurigai sebagai pelaku sindikat penter. Namun sialnya petugas ternyata sempat kecolongan, dikhabarkan mobil siluman tersebut sudah lolos ke daerah Andaleh Kota Padang. 

“Awalnya mereka sempat lolos dari pengitaian kami, hingga akhirnya lolos sampai ke Andaleh Kota Padang”, timpal Ridwan.

Tidak puas sampai disitu, petugas kembali berupaya mencari informasi yang akurat, sembari melakukan penyisiran ke tempat-tempat dicurigai di Kota Padang, namun karena tidak juga ada petunjuk pasti rombongan terpaksa memutuskan untuk kembali ke Lubuk Selasih, Kabupaten Solok. Berselang waktu tak begitu lama sekitar pukul 01.00 wib, kembali masuk informasi menyebutkan mobil yang sedang diintai itu ternyata sedang berbalik arah menuju Solok, sudah sampai di kasawan Airsirah.  Spontan belasan petugas kembali bergerak  menggelar pengintaian.

Berkat kesigapan petugas tergabung dalam Tim Buru Sergap tersebut, akhirnya berhasil membidik buruannya, L300 hitam yang diketahui dikemudikan Lunak,30, dicekal di kawasan Lubuk Selasih, Selasa dinihari. Selain Lunak, didalam mobil juga ada tiga penumpang lainnya, Wira S, Son Raflis dan Saparuddin. 

Pasca penggrebekan berlangsung, Son Raflis sempat berupaya kabur dan nekat menceburkan diri ke sungai, sementara lainnya juga dilaporkan mencoba melawan petugas. Namun semuanya tetap bernasib apes hingga akhirnya digelandang ke Mapolres setempat. Dihadapan penyidik para bandit ini mengakui semua perbuatannya, seraya menyebutkan daerah-daerah operasinya selama ini. 

Berdasar keterangan keempat pelaku, terkuak pelaku lainnya masing-masing adalah Sunar,50, Asrial alias Kentung, Hendra,32, Alek Mardianto,34, Edi, Ari Rimbo, Kawek. Namun dari hasil penyelidikan, empat orang, Sunar, Son Raflis, Hendra dan Kentung telah ditetapkan sebagai tersangka, dua diantaranya berstatus residivis dalam kasus yang sama. Meski demikian, ternyata setelah didalami, mereka tetap saja menumpahkan kesalahan terhadap ‘CM’ yang masih buron sebagai ketua gembong mereka.

Kapolres Solok, Bambang Ponco Sutiarso menegaskan, pihaknya akan terus mengembangkan dan menumpas kasus pencurian ternak tersebut sampai ke akar-akarnya, bahkan hingga ke tingkat pedagang.  Dari penyelidikan sementara, disinyalir para pelaku berupa gembong besar dan tergolong spresialis, dan berpotensi ada keterkaitan dengan penjahat lainnya.

“Saya tidak main-main, yang pasti kasus ini bakal ditumpas sampai ke akar-akarnya,” katanya.

Hingga tadi malam selain menahan Sembilan pelaku, jajaran Polres Solok turut mengamankan empat ekor sapi sebagai barang bukti  yang diambil dari sejumlah daerah. Guna mempertanggung-jawabkan perbuatannya dapat diancam pasal 363 KUHP, dengan hukuman berupa kurungan diatas lima tahun penjara.  (mg9)

Karakter Seseorang Berdasarkan Pilihan Lauk di RM Padang

23SEP

Rumah Makan Padang adalah restoran lokal paling populer di Indonesia setelah Warung Tegal (Warteg), di sini disajikan menu-menu yang banyak mengandung santan dan kolesterol, dengan citarasa spicy cenderung pedas. Sebagian besar restoran menambahkan sayur daun singkong dan nangka muda sebagai teman makan nasi secara cuma-cuma. Dan yang paling khas adalah sambal hijau yang rasanya menggiurkan dan bikin huh hah huh hah.

Tapi tahukah Anda bahwa karakter seseorang bisa diintip dari pilihan lauknya di RM Padang? Yuk tengok, analisa dari Uda Matonyo Adoduo berikut ini ....

Rendang. Kamu orangnya suka main aman, mudah terbawa tren, dan sering menolong orang.

Ayam Pop. Tidak suka hal yang rumit, cari pacar suka yang lebih muda, mengikuti tren yang sedang populer.

Gulai Kepala Kakap. Selalu ingin yang terbaik, memiliki jiwa leadership yg kuat, memiliki standar tinggi.

Gulai Otak. Mencintai keindahan, memuja kecerdasan, dalam hubungan cinta biasa jadi yang dominan.

Ikan Bakar. Multitasking, mudah memberi saran, tapi agak susah mendapat pasangan.

Telur Ikan. Orangnya ngemong, pengetahuannya luas, sayang matanya suka jelalatan kalo lg jalan ama pacar.

Kikil. Orangnya beranian, jarang sakit-sakitan, dan move-on nya lama.

Paru Goreng. Tandanya suka becanda, memahami sesuatu secara mendalam, gak sabaran.

Telor Dadar. Bersahaja, menyukai hal-hal detail, sedikit obsesif sama wewangian.

Daging Cincang. Tidak tegaan, lumayan rajin beribadah, susah berkomitmen.

Gulai Sotong. Suka hal baru, mampu bersaing, dan banyak mau.

Gulai Ayam. ekstrovert, disenangi teman2, kalau dalam hubungan jadi pihak yang pasif.

Ayam Goreng / Bakar. Hobi traveling, penampilannya edgy, moody.

Dendeng Batokok. Orangnya kritis, ramah, dan suka bersepeda.

Udang. Fleksibel, workaholic, tapi bosenan.

Perkedel Kentang. Tandanya duit di dompetnya kurang dari Rp. 10.000, -

Yak, kira-kira begitu karakter dari masing-masing lauk RM Padang, jangan dipercaya, karena kita hanya bisa percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Mengagas Mekanisme Penyelesaian Sengketa Alternatif Di Nagari...by VINO SH

Banyak wacana, opini dan pemikiran brilian yang mulai berkembang di tingkat publik berkaitan dengan mekanisme penyelesaian sengketa di local (nagari). Terlebih dengan semakin cepatnya proses persiapan dan penyusunan draf revisi Perda No. 9 tahun 2000 tentang pokok-pokok pemerintahan nagari yang tengah digelar oleh Pemda Provinsi Sumbar dan rencananya akhir bulan Februari 2006 akan diajukan Gubenur Sumbar kepada DPRD Sumbar. 

Selain itu, berbagai penelitian-pun telah dan sedang digelar oleh berbagai kalangan baik LSM, akademisi, penggiat maupun pihak lainnya. Semuanya hanya dengan satu  tujuan untuk mengagas dan merumuskan kembali sebuah model yang cocok sebagai mekanisme alternative dalam penyelesaian sengketa di tingkat local (baca nagari). 

Upaya yang tengah dilakukan oleh berbagai kalangan ini,  tentunya menyimpan misi mulia dan alasannya yang kuat. Barangkali alasan ini juga lahir dari sebuah akumulasi krisis kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian sengketa melalui peradilan formal “bentukan negara”.  Saat ini peradilan negara memang lagi diuji, disorot dan mendapat imege negatif dari masyarakat karena perannya tidak mampu memberikan rasa keadilan bagi pencari keadilan. Apalagi issue suap dan maraknya praktek “mafia peradilan” sedang berhembus dan menerpa lembaga paling terhormat ini. Sedang pada sisi lain, masyarakat tengah mengimpikan sebuah lembaga penyelesaian sengketa yang adil, terbuka, sederhana, cepat dan mampu memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat. 

Bagi masyarakat Sumbar sendiri, sengketa yang sering mereka hadapi adalah sengketa adat (sako dan pusako) di tingkat kaum, suku dan nagari. Keberadaan Kerapatan Adat Nagari (KAN) selama ini dianggap belum mampu memberikan sesuatu yang lebih dalam penyelesaian sengketa secara adil. Akhirnya sengketa yang tidak terselesaikan di tingkat KAN bermuara seluruhnya di PN, PT dan MA yang telah menumpuk dan terkatung-katung tanpa kepastian hukum yang jelas.

 

Berangkat dari ragam persoalan ini, kemudian kembali lahir berbagai pemikiran dan wacana untuk mengagas kembali sebuah model mekanisme penyelesaian sengketa alternative di tingkat lokal, tentunya selain peradilan formal yang berlaku sekarang. Sebelumnya sempat muncul kembali wacana untuk menghidupkan sistim peradilan adat. Bila peradilan adat dijadikan sebuah pilihan, tentu saja perlu dikaji secara mendalam, serius dan komprehensif bukan sekedar konsep yang tidak populis dan kontekstual. Kecuali kita mau terjebak kembali pada konsep dalam tataran wacana (dipermukaan saja) dan retorika miskin makna. Setidaknya bila pilihannhya jatuh kepada peradilan adat, minimal harus tersedia sistim, perangkat dan infrastruktur pendukungnya yang kontekstual dan sesuai dengan kondisi sosial dan budaya yang melekat pada aparat pelaksananya. 

Aparat pelaksana peradilan adat yang dimaksud adalah hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus suatu sengketa. Aparat pelaksananya , tentu saja berasal dari pemuka adat/pangulu/niniak mamak atau KAN yang juga dianggap sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan peradilan adat di tingkat nagari (perda 9/2000 tentang pokok-pokok pemerintahan nagari). Harus diakui juga bahwa persoalan terberat saat ini adalah telah terjadinya degradasi dan kehancuran nilai-nilai adat termasuk ditingkat pangulu dan niniak mamak sendiri. Bahkan lebih jauh dan tak tersembunyikan lagi justeru ada beberapa oknum niniak mamak/pangulu yang menjadi pelaku dalam penghancuran adat dan budaya Minangkabau sendiri. 

Memang akar kehancuran ini, sebagian besar bersumber dari intervensi negara dan kebijakan politik negara yang tidak berpihak dan menahun. Tetapi andil terhadap kehancuran adat ini juga bersumber dari pangulu/niniak mamak atau KAN sendiri. Hal inilah persoalan pertama yang perlu diselesaikan bila peradilan adat tetap dijadikan pilihan atau alternative. KAN yang mendapat legalisasi politik oleh Perda No.9/2000 tentang pemerintahan nagari. 

Bila dicermati ketika berlakunya Perda No. 9 tahun 2000, keberadaan KAN masih menjadi lembaga formalitas belaka dalam penyelesaian sengketa di tingkat nagari (pemadam kebakaran). Perannya belum menyentuh substansi yang  diinginkan. Parahnya sebagian dari oknum pangulu/niniak mamak atau KAN  yang terlibat dalam proses jual beli tanah ulayat dan konflik tanah ulayat itu sendiri. Perilaku ini mencoreng wajah pemuka adat kita hari ini, pemengan tongkat amanah ”didahulukan selangkah, ditinggikan serantiang, kemenakan dibimbiang, anak dipangku dan urang kampung di patenggangkan”.  

Belum lagi konsteks politik hukum negara yang terjadi saat ini, dimana telah  terjadi benturan maha dasyat antara ”hukum adat dengan hukum negara”. Hukum adat selalu dikalahkan oleh hukum negara bahkan unifikasi hukum ciptaan negara-pun berhasil meluluh-lantakan hukum adat yang bersifat pluralis. Bahkan pangulu/niniak mamak atau KAN juga telah terjebak menjadi pelaku (aktor) dalam proses unifikasi hukum adat menjadi hukum negara (negaraisasi). Bukankah hukum negara merupakan produk proses politik dan sarat dengan kepentingan si pembuatnya bukan si pemakainya. Oleh karenanya banyak hal yang perlu dipersiapkan, dibenahi dan dilakukan bila kita masih mengimpikan peradilan adat sebagai mekanisme penyelesaian sengketa di nagari.  

Menurut hemat saya,  yang perlu didudukan dan dirumuskan terlebih dahulu adalah hakekat (roh/semangat) lembaga penyelesaian sengketa itu sendiri. Dimana lembaga/badan penyelesaian sengketa, dilihat secara komprehensif dan integral baik sistim, perangkat pelaksana, infrastruktur pendukung lainya, sekaligus mengandung empat (4) hal pokok yakni  prinsip, sifat, asas dan kontekstual. 

Prinsipnya mampu memberikan rasa keadilan bagi pencari keadilan, sifatnya mendamaikan para pihak yang bersengketa ”win-win solution” (tidak menimbulkan akibat lain), asasnya sederhana, cepat dan biaya murah dan kontekstual,  artinya sesuai dengan kondisi sosial, budaya dan psikologis masyarakat setempat. Hal inilah selama ini yang belum terlihat jelas pada pengadilan formal, bentukan negara (peradilan negara atau KAN ditingkat nagari.

Kedepan demi terciptanya lembaga dan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan transparan sesuai dengan prinsip dasar diatas. Memang sudah saatnya digagas sebuah lembaga penyelesaian sengketa alternatif di luar peradilan formal (non litigasi). Apakah seperti mediasi atau arbitrase yang kedudukanya berada di tingkat  lokal (nagari).  Bersifat mendamaikan dengan mengunakan prinsip win-win solution (sama-sama menang) tanpa ada yang merasa dimenangkan atau dikalahkan. 

Mekanismenya cukup sederhana, para pihak yang bersengketa dapat secara bebas menunjuk pihak penengah yang indenpenden (netral). Pihak ini berperan dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa kedua belah yang disesuaikan dengan materi atau substansi diselesaikan. Misalnya masalah sako dan pusako, para pihak diberikan kebebasan untuk memilih pihak penegahnya. Apakah dari pangulu/niniak mamak atau malah dari pihak luar tentunya mereka adalah orang-orang yang paham, mengerti dengan konsteks masalah yang diselesaikan. Tidak ada jaminan pihak penegahnya harus berasal dari pangulu/niniak mamak yang ada di nagari, bisa saja orang lain sepanjang mereka dipercayai oleh kedua belah pihak dan menguasai seluk beluk adat dan substansi yang di sengketakan. 

Hal ini bukan berarti meminggirkan otoritas pangulu/niniak mamak/KAN dalam penyelesaian sengketa di nagari. Tapi prinsipnya adalah rasa keadilan masyarakat, menjadi kebutuhan dan menjamin kepastian hukum para pencari keadilan (cepat, murah dan sederhana). Harapanya sengketa yang terjadi di masyarakat tidak lagi mengalir deras ke pengadilan negara (PN, PT dan MA). Tetapi dapat mengurangi menumpukan perkara di pangadilan formal dan tidak terkatung-katung sedemikian lama tanpa sebuah kepastian. Hal ini juga dapat menerpa keraguan dan ketidakpastian hukum dari putusan KAN yang dianggap tidak memiliki kekuatan eksekusi. Konsep pihak penengah (arbiter/mediator) tidak membutuhkan kekuatan eksekusi, karena putusannya sedapat mungkin tidak merugikan para pihak yang bersengketa. Para pihak akan menjalankan putusannya dengan kesadaran dan kebebasan tanpa adanya tekanan/paksaan. Mekanisme ini dalam penyelesaian sengketa di tingkat nagari tetap memengang teguh prinsip ”Bajanjang Naik Batanggo Turun”. Pihak menengah hanya berada di tingkat nagari. Sedangkan penyelesaian sengketa di kaum/suku tetap menjadi peran dan kewenangan pangulu kaum /pangulu suku itu sendiri. Bila tidak tercapai penyelesaian baru di bawa ke pihah penengah (arbiter-mediator) lokal sebagai media penyelesaian sengketa alternatif.

Apabila telah menempuh penyelesaian di tingkat penegah, para pihak yang bersengketa masih tidak puas atau tidak berhasil didamaikan maka sengketa yang demikian di ”coling down” sementara waktu paling lama enam bulan. Sedangkan obek yang mereka sengketakan berada dibawah pengawasan nagari (sita nagari). Setelah enam bulan, dilakukan kembali penyelesaian oleh pihak penengah yang keputusannya mengikat dan bersifat final (tidak  terbuka lagi peluang untuk mengajukan upaya hukum).